Tim Gabungan Polri hingga Kementerian Usut Kasus Tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya
JAKARTA, KOMPAS.TV – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Yang jelas tim dari Bareskrim kemarin, gabungan ya dengan KLH (Kementerian Lingkungan Hidup), dan sepertinya ada dari ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) juga melakukan pendalaman,” ujar Sigit, Kamis (12/6/2025).
Listyo menyatakan, tim gabungan ini akan mendalami lebih lanjut apa yang terjadi di lingkungan tambang itu.
Ia juga menyatakan, penegakan hukum akan dilakukan sesuai dengan pelanggaran hukum yang ada.
“Apabila ada pelanggaran disesuaikan dengan pelanggaran tersebut, saya kira itu, karena memang tim sedang bekerja,” kata Listyo.
Ramai Tagar Save Raja Ampat, Ulil Abshar: Saya Punya Sudut Pandang Berbeda soal Pengelolaan Tambang
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menginginkan persoalan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya, diselesaikan secara adat.
“Saya pikir nanti coba kami akan komunikasikan secara baik-baik dengan pihak kepolisian, para penegak hukum untuk agar bagaimana caranya bisa kita selesaikan secara adat Papua,” ucap Bahlil, dikutip dari laporan jurnalis KompasTV, Rabu (11/6/2025).
Menurut Bahlil, usulan itu disampaikan karena pihaknya sudah menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan aktivitas tambang di Raja Ampat.
“Karena kemarin kan tim sudah turun, sudah mengecek, saya pikir ini adalah bagian dari respons pemerintah terhadap pikiran, baik masyarakat dan juga pemerintah memang sudah melakukan ini sejak bulan Januari karena sudah ada Perpres, Satgas, Penataan Lahan, lingkungan dan termasuk tambang,” jelas dia.
“Jadi kita kerjanya mulai Januari. Jadi nggak perlu ada yang merasa gimana-gimana gitu ya,” lanjut Bahlil.
