Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Finance

Izin Tambang PT Gag Nikel Dicabut? Pengamat Raja Ampat Bersuara!

JAKARTA — Seruan tegas digaungkan para pengamat untuk pencabutan seluruh izin pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, termasuk milik PT Gag Nikel. Desakan ini muncul demi menegakkan azas keadilan serta menjaga kelestarian ekosistem di ‘Surga Terakhir dari Timur’ yang keindahan alamnya tak ternilai.

Di tengah gema polemik operasi tambang nikel di Raja Ampat, satu nama perusahaan tetap teguh beroperasi: PT Gag Nikel. Ironisnya, perusahaan ini menjadi satu-satunya yang izin usaha pertambangan (IUP)-nya tidak dicabut pemerintah, setelah sebelumnya empat perusahaan lain—PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Nurham—mengalami penarikan IUP. Berstatus kontrak karya (KK), PT Gag Nikel saat ini juga merupakan satu-satunya produsen nikel yang aktif di kawasan tersebut.

Menyikapi keputusan parsial ini, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar, menyambut positif langkah pemerintah mencabut empat IUP. Namun, ia menegaskan bahwa keadilan sejati dan kelestarian paripurna Raja Ampat baru akan terwujud jika semua izin pertambangan di wilayah tersebut turut ditarik. “Pencabutan ini keputusan yang tepat dari pemerintah walaupun hanya empat IUP, walaupun terkesan tidak adil karena masih ada satu yang beroperasi. Namun dari aspek lingkungan hidup Raja Ampat sudah cukup bagus, tetapi sebenarnya paling bagus cabut stop semua demi Raja Ampat yang natural,” ungkap Bisman kepada Bisnis, Selasa (10/6/2025).

Lebih lanjut, Bisman menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam penetapan wilayah tambang di masa mendatang. Menurutnya, setiap penetapan harus selaras mutlak dengan tata ruang nasional, Undang-Undang tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Putusan Mahkamah Konstitusi, serta regulasi terkait lainnya. Selain itu, aspek pengawasan terhadap proses pemberian IUP dan operasional pertambangan juga harus menjadi catatan perbaikan krusial. Bisman menggarisbawahi keharusan pemerintah untuk konsisten menempatkan perlindungan lingkungan hidup dan ekologi sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan pengelolaan usaha pertambangan.

Menyambung seruan tersebut, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P Sasmita, melangkah lebih jauh dengan mengusulkan moratorium, atau penghentian sementara, seluruh proses pertambangan di Raja Ampat. Moratorium ini, menurut Ronny, perlu dilakukan sebelum peninjauan ulang dan kajian khusus lanjutan, guna menemukan formula serta aturan baru yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Ronny juga mengingatkan pemerintah untuk bersikap legawa bahwa tidak semua lahan berpotensi tambang harus terealisasi. Sebaliknya, ia menyarankan pemerintah untuk berupaya mendiversifikasi peluang ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja. “Terlalu mengutamakan kepentingan sektor pertambangan justru membuat Indonesia semakin rentan secara ekonomi karena berbagai faktor, baik faktor harga komoditas global dan kerusakan lingkungan, maupun faktor geopolitik dan lainya,” papar Ronny. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu menghindari jebakan ‘zero-sum game’ pada komoditas nikel, agar negara tidak terjebak ke dalam siklus ‘paradoks energi terbarukan’. Paradoks ini menggambarkan kondisi di mana ambisi menyelamatkan planet dan mendorong dekarbonisasi, ironisnya, justru menghancurkan lingkungan itu sendiri.

“Sangat paradoks sekali, bukan. Pertambangan, dari sisi manapun dilihat, sudah hampir pasti merusak lingkungan,” tutur Ronny. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa praktik pertambangan yang baik (Good Mining Practice/GMP) untuk komoditas nikel harus benar-benar diterapkan secara sangat ketat. Hal ini krusial agar dampak lingkungan dapat diminimalisir di satu sisi, dan di sisi lain tidak destruktif terhadap bidang-bidang strategis lainnya seperti pariwisata dan perikanan yang tak kalah pentingnya bagi keberlanjutan Raja Ampat.

: PT Gag Nikel Siap Ikuti Arahan Pemerintah Terkait Polemik Tambang di Raja Ampat

Related Articles

Back to top button