Izin Tambang Nikel Raja Ampat: Bahlil Tegaskan Tak Ada Jokowi!
JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas menampik adanya keterkaitan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dengan polemik izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Menurut Bahlil, penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) untuk lima perusahaan yang menjadi sorotan telah dilakukan jauh sebelum era pemerintahan Jokowi berkuasa.
“Itu enggak ada itu. Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi,” ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (10/6/2025), mengklarifikasi isu yang beredar. Lima perusahaan tambang yang dimaksud adalah PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Prakasa, dan PT Nurham.
Menariknya, empat dari lima perusahaan tersebut—yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Prakasa, dan PT Nurham—telah resmi dicabut IUP-nya pada Selasa lalu. Bahlil menjelaskan bahwa izin keempat perusahaan ini diterbitkan antara tahun 2004 hingga 2006, pada masa ketika aturan perundangan masih mengamanatkan pengurusan IUP kepada pemerintah daerah. Berbeda halnya dengan PT Gag Nikel yang memiliki kontrak karya sejak tahun 1972 dan diperbarui pada 1998, di era Orde Baru. “Jadi enggak ada sama sekali (hubungan dengan Jokowi),” tegas Bahlil.
Isu mengenai keterkaitan Jokowi dengan izin tambang di Raja Ampat mencuat dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Hal ini dipicu oleh sebuah video yang memperlihatkan sejumlah kapal dengan inisial Presiden ke-7 RI, Jokowi, dan mantan Ibu Negara, Iriana Jokowi, yang disebut-sebut digunakan untuk mengangkut hasil tambang di Raja Ampat.
Sementara itu, berdasarkan data resmi dari Kementerian ESDM, terdapat lima perusahaan tambang yang memang memiliki izin untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat. Dua di antaranya memperoleh izin dari pemerintah pusat. PT Gag Nikel mendapatkan izin Operasi Produksi sejak tahun 2017, sementara PT Anugerah Surya Pratama (ASP) telah memegang izin operasi produksi sejak tahun 2013. Sebagai informasi, PT Gag Nikel merupakan anak usaha dari PT Antam Tbk, yang merupakan bagian dari holding BUMN tambang, MIND ID. Di sisi lain, PT ASP diketahui sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal China. Penting untuk dicatat, Menteri ESDM pada tahun 2017 dijabat oleh Ignasius Jonan, yang menjabat dari 14 Oktober 2016 hingga 23 Oktober 2019 sebelum digantikan oleh Arifin Tasrif.
Adapun tiga perusahaan tambang nikel lainnya mendapatkan izin bukan dari pemerintah pusat atau Kementerian ESDM. Izin tambang nikel ketiga perusahaan ini berasal dari pemerintah daerah, tepatnya Bupati Raja Ampat. PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) memperoleh IUP pada tahun 2013, disusul oleh PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP yang diterbitkan pada tahun 2013, dan PT Nurham dengan IUP yang diterbitkan pada tahun 2025.
